Di Indonesia, merokok masih menjadi pemandangan umum di berbagai ruang publik, termasuk destinasi wisata yang seharusnya menjadi tempat rekreasi yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Pengalaman berwisata idealnya bebas dari bahaya asap rokok dan paparan zat adiktif lainnya, yang dapat membahayakan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Namun faktanya, masih banyak objek wisata masih minim implementasi kawasan tanpa rokok (KTR), sehingga bahaya second hand smoke tetap mengancam pengunjung. Hal ini semakin memperburuk beban sistem kesehatan dan ekonomi negara yang harus menanggung biaya pengobatan akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok.
Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat dan terlindung dari bahaya rokok. Peraturan ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan KTR di berbagai tempat umum, seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan angkutan umum, guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang berbahaya. Namun, meskipun terdapat regulasi yang jelas, implementasi kebijakan KTR di Indonesia masih terdapat berbagai tantangan. Di beberapa daerah, penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR masih lemah, dengan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap peraturan yang telah dibuat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perokok yang merokok sembarangan di area publik, meskipun telah ada ketentuan kawasan bebas rokok. Selain itu, masyarakat seringkali kurang sadar akan bahaya rokok sehingga sulit untuk mewujudkan budaya hidup sehat tanpa rokok.
Arah kebijakan hukum terkait peraturan KTR di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi daerah, seperti industri rokok yang masih menjadi sumber pendapatan penting bagi sebagian daerah. Hal ini menyebabkan beberapa daerah menetapkan regulasi yang lemah dan masih memberikan ruang untuk merokok di area tertentu. Di satu sisi, negara berusaha melindungi kesehatan masyarakat, namun di sisi lain terdapat kepentingan ekonomi yang bergantung pada industri tembakau. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengedepankan kesehatan masyarakat di atas kepentingan ekonomi.
Sebagai bentuk implementasi nyata, pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif untuk Kesehatan telah memperkuat kewajiban bagi daerah untuk segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) KTR. Melalui regulasi ini, terdapat beberapa daerah yang berhasil menetapkan Perda KTR, diantaranya DKI Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok. Namun, efektivitas penerapan kebijakan ini tetap bergantung pada konsistensi pengawasan serta kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan KTR harus lebih ditingkatkan. Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga penegak peraturan daerah harus memiliki peran yang lebih besar dalam melakukan patroli dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Hal ini penting agar masyarakat semakin memahami bahwa merokok di tempat umum bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan publik.
Perlu dipahami bahwa kebijakan KTR bukan hanya tentang pembatasan kebebasan merokok, tetapi lebih kepada perlindungan hak kesehatan masyarakat. Paparan asap rokok, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Selain itu, merokok di tempat umum juga berisiko bagi non-perokok yang tidak memiliki pilihan untuk menghindari paparan tersebut.
Pembentukan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia seharusnya dilihat sebagai upaya berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pemerintah harus mendorong implementasi kebijakan ini dengan lebih tegas, didukung dengan edukasi yang luas dan menyeluruh kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat yang tinggi, penegakan hukum yang konsisten, dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kesehatan publik. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konsumsi rokok yang selama ini telah menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat.
Daftar Pustaka
Undang‑Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif bagi Kesehatan.
TIMES Indonesia. Malioboro Dibersihkan Massal, Pemkot Yogyakarta Gaspol Jaga Tetap Nyaman dan Bebas Rokok. Diakses dari: https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/584634/malioboro-dibersihkan-massal-pemkot-yogyakarta-gaspol-jaga-tetap-nyaman-dan-bebas-rokok
detikTravel. Dilema Taman Wisata Menetapkan Larangan Merokok, Diprotes Pengunjung. Diakses dari: https://travel.detik.com/travel-news/d-8133265/dilema-taman-wisata-menetapkan-larangan-merokok-diprotes-pengunjung
Tempo.co. Kota Yogyakarta Kian Gencar Melarang Rokok di Kawasan Wisata. Diakses dari: https://www.tempo.co/hiburan/kota-yogyakarta-kian-gencar-melarang-rokok-di-kawasan-wisata-2112069
Apriliastuti, Dwi, dkk. Politik Hukum dan Tantangan Penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok. ResearchGate. Diakses dari: https://www.researchgate.net/profile/Dwi-Apriliastuti/publication/401761297_Politik_Hukum_dan_Tantangan_Penegakan_Peraturan_Daerah_Kawasan_Tanpa_Rokok/links/69b0ba950df0500feff2f75e/Politik-Hukum-dan-Tantangan-Penegakan-Peraturan-Daerah-Kawasan-Tanpa-Rokok.pdf
Penulis: Nayla Eka Meidina
Editor: Alexandra Prameswari
