Polemik pelaksanaan Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menuai keluhan dari sejumlah mahasiswa. Selain mempertanyakan pembatasan kuota wisuda, mahasiswa juga menyoroti lambatnya kepastian informasi dari pihak universitas yang dinilai menimbulkan kebingungan dan merugikan mahasiswa dan keluarga mereka serta hinggaUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Keresahan tersebut muncul setelah sejumlah mahasiswa yang telah mengikuti yudisium Bulan Mei untuk wisuda periode Juni (Wisuda ke-161), mengetahui bahwa kuota wisuda telah terpenuhi. Akibatnya, sebagian mahasiswa tercatat sebagai peserta wisuda periode berikutnya, yaitu wisuda yang dilaksanakan pada bulan September (wisuda ke-162), meskipun telah menyelesaikan seluruh tahapan akademik sesuai jadwal yang ditetapkan.
Kebingungan dan Kemarahan Mahasiswa Unsoed
Rabiatul Adawiyah Situmorang, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 yang mengikuti yudisium Mei, mengatakan bahwa selama ini mahasiswa berpedoman pada timeline akademik yang disosialisasikan kampus.
“Basis teman-teman mahasiswa dalam menjalankan rangkaian kelulusan adalah timeline yang disosialisasikan, bukan kuota,” ujarnya.
Rabiatul mengatakan bahwa mahasiswa mengikuti berbagai tahapan akademik seperti seminar hasil, pendadaran, hingga yudisium sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam kalender akademik, wisuda periode tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Juni 2026.
Namun setelah yudisium selesai, ia menerima informasi bahwa kuota wisuda sebanyak 1.200 peserta telah terpenuhi. Mahasiswa yang mendaftar setelah kuota terpenuhi kemudian tercatat sebagai peserta wisuda September, yaitu wisuda ke-162.
“rasanya wajar ketika teman-teman yudisium Mei terkejut, terutama fakultas hukum yang baru mengadakan yudisium di akhir bulan. Yudisium Mei dilaksanakan sebagai rangkaian untuk wisuda Juni, jadi wajar kalau mahasiswa terkejut begitu baru tau kuota penuh,” katanya saat diwawancarai LPM Pro Justitia pada Senin (1/6/2026)
Rabiatul menilai informasi mengenai kuota wisuda tidak tersosialisasikan secara masif kepada mahasiswa yang masih menjalani proses akademik menuju kelulusan.
“kalaupun penyelenggaraan wisuda ini basisnya kuota karena menyesuaikan kapasitas gedung dll, setidaknya ada sistem transparansi untuk mahasiswa mendapatkan informasi setiap harinya apakah sudah penuh atau belum” ujarnya
“Kalau misalnya wisuda itu dibatasi ada kuota 1.200 di tiap periodenya, dampaknya juga akan dirasakan bagiwisudawan-wisudawan setelahnya. Teman-teman yang sebenarnya bisa wisuda di bulan Juni akhirnya mundur ke September, dan seterusnya bisa mundur lagi ke periode berikutnya,” tambahya
Selain persoalan kuota, mahasiswa juga dihadapkan pada beredarnya berbagai informasi mengenai kemungkinan perubahan jadwal dan skema pelaksanaan wisuda. Informasi yang beredar di berbagai fakultas disebut berbeda-beda, mulai dari opsi pelaksanaan dua hari hingga pengunduran jadwal ke pertengahan Juni.
“Penyebaran informasi resmi kemarin terhambat karena tanggal merah. Mahasiswa menunggu informasi resmi di hari jumat ternyata belum kunjung muncul karena WFH. Padahal WFH seharusnya bukan jadi alasan untuk mahasiswa tidak menerima informasi, terutama untuk hari yang terus berjalan mendekati hari wisuda, tetapi belum ada informasi resmi. Bukan cuma perihal jadwal resmi, tapi juga informasi teknis seperti pembagian mahasiswanya bagaimana kalau dijadiakn dua hari, apakah dikelompokkan sesuai nomor periode wisuda, atau sesuai urutan fakultas. Informasi ini sangat sederhana, tapi dibutuhkan bagi mahasiswa,” ujar Rabiatul.
Ia juga mengatakan bahwa ketidakjelasan jadwal wisuda berdampak baginya dan mahasiswa lainnya.
“sangat berdampak karena pada akhirnya aku sebagai calon wisudawan yang dapet angka 162 dan teman-teman fakultas hukum lainnya,gak bisa memberikan kepastian kepada keluarga, dan penjual jasa atau hal-hal lainnya yang harus kita siapkan untuk wisuda, misalnya teman-teman mahasiswa yang nyewa pakaian atau jasa seperti fotografer atau MUA.” jelasnya.
Di sisi lain, polemik wisuda turut mendapat perhatian dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed. Menteri Koordinator Politik dan Pergerakan (Polper) BEM Unsoed, Pamungkas Handika, mengatakan pihaknya mulai menerima berbagai aduan mahasiswa terkait pelaksanaan wisuda sejak akhir Mei.
Menanggapi persoalan ketidakjelasan jadwal wisuda, BEM Unsoed akhirnya pada Sabtu (30/5/26) memposting meme komik yang mengambarkan ketidakjelasan birokrat mengenai wisuda dengan fitur add yours di Instagram sehingga dapat ikut dibagikan mahasiswa lain yang ingin ikut menyuarakan persoalan wisuda tersebut. Lalu, pada Senin (1/6/2026) kementerian koordinator Politik Pergerakan (Polper) BEM Unsoed membentangkan banner yang bertuliskan “TEKNIS BELUM PASTI, WISUDA JUSTRU DIBATASI”.
“itu proses kita katakanlah untuk menaikan atensi bahwasannya di sini banyak sekali keluhan dari mahasiswa dimana rasanya informasi mengenai wisuda dan kesiapan mengenai wisuda itu memang membuat mahasiswa tersesat.” Ujar Pamungkas
Alasan Pihak Rektorat
Pada Selasa (2/6/2026), telah beredar informasi resmi bahwa wisuda ke-161 diundur dari tanggal 9 Juni menjadi Tanggal 17-18 Juni dengan keterangan bahwa mahasiswa yang telah tercatat sebagai peserta wisuda ke-161 akan wisuda pada tanggal 17 Juni dan yang ke-162 akan wisuda pada tanggal 18 Juninya.
Pamungkas mengungkap bahwa alasan yang disampaikan pihak rektorat mengenai diundurnya wisuda dan adanya pembatasan kuota adalah karena mereka sedang dihadapkan pada persiapan penerimaan mahasiswa baru sehingga menyebabkan keputusan yang diambil pihak rektorat tidak transparan. Walaupun begitu, menurutnya, seharusnya pihak rektorat sudah mempertimbangkan hal tersebut saat penentuan tanggal wisuda.
“tentunya seharusnya ketika birokrasi menskemakan di tanggal sembilan itu wisuda, tentunya udah ada pertimbangan mengenai penerimaan Maba seharusnya, mereka harusnya punya skema tersebut.” jelasnya.
Mahasiswa Fakultas Hukum yang mengikuti yudisium bulan Mei seperti Rabiatul, Immanuel Sihombing, menilai ketidakpastian jadwal menunjukkan belum siapnya birokrasi dalam menyelenggarakan wisuda.
“Tentu pendapatku sangat menyayangkan bahwa pelaksanaan wisuda ini tidak pasti waktu pelaksanaannya bahkan sampai H-1 minggu wisuda akhirnya baru surat edarannya dikeluarkan. Karena, tentu ini menunjukkan bahwa birokrasi belum siap untuk mengadakan wisuda itu sendiri dan juga ini bentuk ketidaktransparanan sistem yang telah dibentuk oleh birokrat,” katanya pada Selasa (2/6/2026)
Dampak Dari Diundurnya Wisuda
Rabiatul, Immanuel dan Pamungkas mengungkap bahwa perubahan jadwal wisuda Unsoed ini sangat berdampak buruk bagi mahasiswa Unsoed, karena mahasiswa berpedoman pada kalender akademik Unsoed.
“Terutama teman-teman yang emang udah yudisium di bulan April, mereka pasti akan lebih terkejut karena mereka udah menyiapkan kebutuhan wisuda untuk 9 Juni dan mereka ikut terdampak karena teman-teman Yudisium April juga ikut mundur ke 17 dan 18. Hal ini yang juga cukup disayangkan, karena ada temanku yang masih sulit nerima perubahan jadwal karena keluarganya sudah membeli tiket transportasi dan penginapan.” kata Rabiatul
“Lebih jauh, kerugian dirasakan UMKM lokal, seperti penyewa-penyewa jasa yang nggak selalu fleksibel untuk mengubah tanggal, karena bisa aja tanggal yang diganti itu mereka udah ada jadwal lainnya. Kondisi inilah yang kemudian teman-teman mahasiswa suarakan sebagai kerugian materiil yang tidak diperhatikan kampus dalam membuat kebijakan,” tambahmya.
““ada beberapa temanku yang sudah mem-booking hotel mem-booking makeup artist teman-temanku yang sudah mengambil cuti buat keluarga dan orangtuanya yang menghadiri wisuda itu tidak bisa dilaksanakan karena periodenya diubah. sehingga banyak kerugian. Karena ada beberapa tempat yang nggak bisa di-reschedule. Dan kalau misalnya direschedule tanggal, reschedulenya udah penuh. Dan kalau misalnya ngebatalin ada fee-nya, ada biayanya, kena charge dan lain sebagainya.” ujar Immanuel
Ada juga yang berdampak, karena lambatnya pemberitahuan perubahan jadwal wisuda tersebut.
“ada temanku dari fakultas lain juga keluarganya kesulitan untuk cuti karena jadwal wisuda yang baru diinformasikan dalam rentang waktu yang singkat dengan hari pelaksanaannya. ” jelas Rabiatul.
Wiyah juga mengungkapkan bahwa ketidakjelasan jadwal berdampak pada keluarganya yang membutuhkan kepastian waktu untuk mengajukan cuti kerja.
Nilai Atas Komunikasi Birokrat Unsoed
Pamungkas menilai persoalan utama yang perlu disoroti bukan semata perubahan jadwal, melainkan komunikasi dan transparansi kebijakan yang dinilai belum berjalan baik.
Ia juga menyebut banyak mahasiswa akhirnya memperoleh informasi dari percakapan antarmahasiswa maupun media sosial karena belum adanya informasi resmi yang jelas dari pihak terkait.
Rabiatul, Immanuel, dan Pamungkas menyampaikan tanggapan dan penilaiannya atas komunikasi birokrat Unsoed.
Sebelum memberikan penilaian atas komunikasi birokrat kampus, Rabiatul menceritakan tentang temannya yang menyarankan agar wisudanya dilaksanakan 2 hari dijawab oleh pihak pelaksana administrasi dengan kalimat, “ya kasihan rektornya mbak kalau 2 hari.”
“Soal bagaimana birokrasi itu menyampaikan pertanggungjawabannya kepada mahasiswa dengan keelokan dalam berbahasa, karna tadi melihat mahasiswa yang punya kekhawatiran dan kecemasan yang menurutku rasional, tapi dijawabnya dengan rektoratnya kecapean kalau wisudanya dibikin 2 hari, aku rasa itu pola komunikasi yang kurang tepat aja gitu” tambah Rabiatul.
selain penilaian atas komunikasi birokrat kampus kepada mahasiswa, ia juga menyampaikan penilaian untuk internal birokrat kampus itu sendiri.
“Antara pusat dengan fakultas, karena yang mahasiswa lihat di sini, dari pimpinan fakultas hukum pun salah satuyang juga menyayangkan wisuda adanya kuota 1.200, yang juga menyayangkan wisuda yang dibuat 1 hari i, jadi kan artinya pelaksanaan wisuda ini pun masih ada beberapa ketidaksepahaman antara pimpinan universitas dengan pimpinan fakultas.” katanya.
“Tentu komunikasinya sangat jelek ya, karena aku rasa di platform-platform yang harusnya digunakan oleh Unsoed, itu bisa disampaikan mengenai pelaksanaan wisuda ini, entah pelaksanaan wisudanya ataupun keterpenuhan kuota wisuda yang mana ini sebagai akar masalah ya. Mengenai kuota wisuda ini kan akar masalahnya gitu sedangkan gak ada loh transparansi mengenai keterpenuhan kuotanya jadi saya gak tau tuh kuotanya udah sampai mana seperti apa-seperti apa jadi ini cukup membingungkan khususnya kepada mahasiswa itu sendiri.” kata Immanuel.
“itu kalau misalnya aku lihat ya, dari skala 10, ya itu 2, apalagi rektorat, kalau misalnya kita tanyain ya, tidak ada inisiatif untuk cepat memberikan informasi, padahal dampaknya cukup signifikan, bahkan ketika kita tanya kepada yang terkait, tidak ada jawaban sama sekali. Saya langsung bisa sampaikan untuk komunikasi saya untuk bidang akademik, WR 1 ya katakanlah 0, karena tidak ada jawaban sama sekali perihal ini.” kata Pamungkas.
Harapan Untuk Birokrat Unsoed
Harapan mereka untuk birokrat Unsoed
“Mengenai perhitungan calon wisudawan itu, sekira-kiranya bisa diperkirakan ya sejak mahasiswa itu mendaftarkan dirinya ke seminar hasil, emang sih kalau seminar hasil itu belum tentu dia kemudian langsung lanjut ke pendadaran, yudisium, lalu wisuda, belum tentu.Tapi setidaknya data yang sudah masuk di seminar hasil bisa jadi bahan perhitungan, perkiraan untuk universitas menyiapkan kira-kira akan ada berapa wisudawan di periode ini yang kemudian jadi bahan untuk mempertimbangkan apakah perlu dibuat dua hari pelaksanaan atau tidak sebagaimana pelaksanaan di tahun-tahun lalu” jelas Rabiatul
“harapanku Pertama, ketahuilah kemampuan kampus. Jika memang graha itu sudah tidak memungkinkan dua opsi yang ada. Kalau misalnya tidak mengadakan di tempat lain atau dari awal jadikan itu dua hari gitu loh. Jangan dari awal sudah memotong kuota. Kita kan tidak tahu seberapa banyak orang yang akan mendaftar. Itu yang pertama. Dan kedua adalah mengenai komunikasinya bisa untuk ditingkatkan dengan menggunakan platform-platform yang seharusnya bisa digunakan gitu pakai IG. Itu kan sangat aktif ya” jelas Immanuel
Ketika ditanya mengenai harapan, Pamungkas mengatakan bahwa yang sekarang layak untuk disampaikan adalah tuntutan.
“Tuntutan yang utama untuk mereka bisa membenahi komunikasi, bisa membenahi bagaimana skema dan bisa membenahi bagaimana koordinasi mereka dengan kegiatan mahasiswa itu sendiri. Bisa meng-skemakan bagaimana kondisi faktual dan ketika kebijakan yang mereka akomodir, yang mereka sampaikan kepada mahasiswa, agar tidak ada yang miss, tidak ada yang dirugikan, dan agar mereka bisa melihat langsung kondisi faktualnya gitu. Tuntutan kita itu, minimal sekali koordinasi jelas, komunikasinya jelas, skemanya jelas.” Jelas Pamungkas
Reporter: Reka Syawal Purnama
Penyunting: Alya Septiyana
Editor desain: Reka Syawal Purnama
