Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Purwokerto menggelar diskusi publik bertajuk “Masalah-Masalah Rakyat Yang Tak Pernah Terjawab” di Andhang Pangrenan, Purwokerto Selatan, Banyumas pada Minggu (12/4/26).
Diskusi ini menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, serta Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Symphati Dimas, sebagai pembicara. Keduanya mengangkat berbagai persoalan nasional, mulai dari krisis demokrasi, program Makan Bergizi Gratis, (MBG), Board of Peace (BOP), Agreement on Reciprocal Trade (ART) hingga isu militer.
Demokrasi Menemukan Titik Paradoksnya?
Tiyo membuka diskusi dengan menyoroti kondisi demokrasi yang dinilainya menemukan titik paradoksnya, karena demokrasi yang seharusnya meniadakan feodalisme dan menjunjung kesetaraan justru melahirkan pemimpin yang sangat tidak demokratis, seperti Amerika yang disebut sebagai negara yang paling demokratis, tetapi justru melahirkan Donald Trump, pemimpin yang sangat kejam, fasis, dan otoriter di seluruh dunia.
Meski demikian, Tiyo menegaskan bahwa solusi bukanlah mengganti sistem demokrasi, melainkan menyadari bahwa demokrasi telah mencapai titik jenuhnya.
Lalu, Tiyo memakai Indonesia sebagai studi kasus.
“Kita pake Indonesia sebagai studi kasus, Kalau kita pengen jujur melihat Prabowo-Gibran, Apakah Prabowo dan Gibran itu lahir dari satu mekanisme yang penuh dengan penghargaan atas pengetahuan? Sama sekali tidak. Justru Prabowo-Gibran bisa menang, karena ada kebodohan dan kemiskinan yang sengaja dieksploitasi Supaya mereka berkuasa tidak pernah berhenti.”
Membaca 5 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tiyo kemudian menyampaikan 2 tesis dasarnya untuk membaca bagaimana Prabowo-Gibran akan bekerja selama 5 tahun. Pertama, ia menilai bahwa sejak awal proses menuju kekuasaan telah diwarnai dengan cara-cara yang mengabaikan konstitusi.
“konstitusi yang merupakan kitab suci dari negara dikangkangi, diubah supaya anaknya Jokowi bisa jadi Cawapres” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa orang yang masih berhusnuzan atau berprasangka baik kepada Prabowo hanya ada 2, yaitu orang bodoh atau orang yang menjadi bagian yang menikmati kekuasaan.
Tesis kedua adalah ia mempertanyakan logika biaya politik yang besar dalam pemilihan presiden: Menurutnya, tidak masuk akal jika pejabat publik yang mengeluarkan dana sangat besar untuk menjadi presiden tidak berupaya mengembalikan modal politiknya sekaligus menyiapkan modal politik untuk pemilihan berikutnya. Ia mengatakan bahwa serangan fajar—praktik politik uang (money politics) berupa pemberian uang, sembako, atau barang bernilai lainnya oleh tim sukses kandidat kepada pemilih—pada 2024 sangat fantastis sampai sekitar Seribu Triliun uang berputar.
“Mau KDMP, mau MBG, mau sekolah rakyat semuanya itu urusannya adalah soal membalikan modal politik dan menyiapkan modal politik untuk pemilihan berikutnya” Ungkap Tiyo.
Ia juga menerangkan bahwa kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena pemimpin sebenarnya adalah produk masyarakat. Meskipun begitu Tiyo meminta untuk tidak menyalahkan rakyat yang bodoh dan miskin sehingga memilih Probowo-Gibran, karena kebodohan dan kemiskinan sengaja dipelihara.
Pengakalan Anggaran Pendidikan
Menurutnya, satu-satunya jalan untuk membuat Indonesia lebih baik adalah pendidikan.
“satu-satunya jalan untuk bikin Indonesia itu jadi lebih benar, jadi lebih baik adalah pendidikan, karena dii 45, ketika para pemimpin kita itu memilih demokrasi, syarat dari demokrasi itu adalah rakyat yang cerdas. Itu hukuman kita kalau rakyat gak cerdas maka demokrasi hanya akan jadi prosedur supaya feodalisme bisa berjalan”
Ia memberitahu bahwa walaupun anggaran pendidikan 2026 adalah anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah seperti yang dikatakan Prabowo, yaitu 769 triliun atau setara hampir sekitar 22% APBN, 223 triliun dari 769 triliun dipakai untuk MBG yang harusnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memastikan akses yang setara, memperbaiki Pedagogi.
“Barangkali itu diperlukan (MBG), tetapi urgensinya harus terukur” katanya
Ia mengungkapkan bahwa data stunting kita itu 19% (mengingat tujuan adanya program MBG adalah mengatasi stunting), tetapi yang diberi untuk MBG 100%. Ditambah lagi, hanya sebagian dari 19% tersebut yang masih bisa diintervensi, yaitu anak yang masih di 1.000 hari pertama sejak dalam kandungan atau ada juga yang berpendapat sampai 7 tahun paling lama atau setara anak kelas 2 Sekolah Dasar (SD). Jadi, ia berpendapat bahwa ini tidak tepat.
“Ketika program yang katanya untuk stunting ini tidak berangkat dari data stunting, pertanyaannya kita jangan-jangan ini bukan untuk menyelesaikan problem stunting, tetapi untuk menyelesaikan problem tesis kedua kita tadi bahwa Presiden Prabowo butuh balike modal politike.” Katanya dengan mengukur bagaimana MBG didistribusikan.
Ia juga menjelaskan skema dasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang pada akhirnya mengharuskan negara membayar total sekitar 280 triliun untuk 5 tahun kepada SPPG (Dengan kata lain, menyewa SPPG). Padahal negara kalau ingin membangun sendiri hanya butuh 90 triliun yang berarti juga akan menjadi aset negara.
“Dan data mengatakan, ini data 2025 akhir sebelum polisi dapat 1.000 SPPG dan TNI juga dapat 1.000 SPPG, dari 100% SPPG ini kira-kira ya 28% itu terafiliasi partai politik. Paling tinggi Gerindra, kedua PKS, ketiga PAN, keempat Nasdem dan Kelima PDIP dan 5 sesudahnya partai-partai lain”
Jadi, menurutnya masuk akal kalau mau mengatakan ini untuk mengembalikan modal politiknya, karena yang paling banyak menguasai SPPG adalah Gerindra. Kemudian TNI-Polri sekitar 18%. Lalu, 12-15% nya Organisasi Massa (Ormas). Sisanya, UMKM dan profesional.
“Sisanya baru UMKM baru profesional, nah coba bayangkan kalau memang ini untuk rakyat kenapa ngga UMKM semua? Kenapa harus dikelola partai politik, TNI & Polri termasuk Ormas yang dukung dia?”
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Dipertanyakan
Terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Tiyo menilai konsepnya tidak sesuai dengan prinsip koperasi yang seharusnya berbasis inisiatif masyarakat (bottom-up).
“Secara konsep saja koperasi itu bottom-up bukan top-down, 80.000 koperasi dibangun hanya dalam beberapa bulan tanpa desa-desa itu ditanya, ‘desamu butuh koperasi apa ora?’”
Fakta bahwa pemerintah akan memberikan 3 miliar/gerai KDMP untuk digunakan sebagai modal usaha dinilai sebagai kebijakan yang dipaksakan.
Prabowo Layak Dimakzulkan?
Tiyo berpendapat bahwa secara konstitusional Prabowo sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan, karena sudah melanggar 2 pasal, yaitu pasal 11 dan 21 UUD. Prabowo melanggar Pasal 11 UUD yang di dalamnya mengatur bahwa setiap perjanjian yang berdampak bagi masyarakat luas harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilanggar oleh Prabowo dengan melakukan perjanjian Board of Peace dan Agreement on Reciprocal Trade (ART) tanpa persetujuan DPR.
“Yang pertama adalah BOP yang dia justru malah mendukung Israel, mengkhianati perjuangan kita yang mendukung rakyat Palestina” ucapnya
“Sama ART, Agreement on Reciprocal Trade sama Amerika yang kemudian kalau rakyat Amerika masukin barang ke sini tidak perlu pajek (pajak), 0%, bebas pajak” lanjutnya
Berbagai Masalah Lainnya
Sementara itu, Symphati Dimas menyoroti berbagai persoalan lainnya, seperti petani yang kebanyakan masih memakai cangkul, Indonesia yang masih impor beras padahal memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, beberapa tahun lalu terjadi kelangkaan minyak padahal merupakan mempunyai perkebunan sawit terluas di dunia.
“Kelangkaan minyak goreng, sempatkan? bayangin negara dengan perkebunan sawit terluas di dunia minyak gorengnya langka, ada di mana minyak gorengnya?”
“Itu belum kita bicara soal kerusakan lingkungan” lanjutnya.
Ia juga menyoroti perancangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk angkatan darat yang fungsinya selain pertahanan wilayah adalah pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan/kesehatan. Dhimas berpendapat bahwa aktivitas rakyat yang akan terus berdampingan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpotensi menimbulkan intimidasi dan teror terhadap rakyat/masyarakat sipil.
Kemudian ia mengangkatkan istilah “ditertibkan” yang kini muncul lagi dari pemerintah yang dulunya sering dipakai di saat pemerintahan Soeharto.
“Kata ‘ditertibkan’ bagi negara maknanya sangat luas dan represif” Ucapnya.
Lalu, ia menyatakan penolakan para TNI terduga penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diadili di peradilan militer, dan meminta agar kasus tersebut diproses di peradilan umum.
Reporter: Reka Syawal Purnama, Listya Palupi
Editor Desain: Reka Syawal Purnama
