Dalam rangka 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, mahasiswa Purwokerto pada Jumat (21/8/2026) menggelar aksi bertajuk “Menuntut Kemerdekaan Rakyat Indonesia: Turunkan Prabowo-Gibran” yang membawa lima tuntutan terkait kebijakan pemerintah dan kondisi pemerintahan saat ini.
Sebelum menuju titik aksi, massa berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan lima tuntutan, yakni efisiensi anggaran negara dan penghentian pemborosan APBN, stabilisasi dan penurunan harga bahan pokok serta BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penolakan militerisme dan penegakan supremasi sipil, serta desakan mundur terhadap Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Aksi berlangsung ramai dan tertib tanpa adanya kericuhan. Massa menyampaikan tuntutan kepada pemerintah secara kondusif.
Salah satu massa aksi, Nafis, mengatakan bahwa sebagian tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini masih sama dengan tuntutan pada aksi sebelumnya. Namun, terdapat sejumlah penambahan yang disesuaikan dengan perkembangan isu terbaru.
“Ada beberapa yang sama, tapi karena ada beberapa update terbaru di tahun ini, jadi tuntutan kita ada beberapa penambahan juga,” ujar Nafis.
Menurut Nafis, aksi tersebut juga menjadi wadah mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai terdapat sejumlah persoalan yang terjadi sejak pemerintahan tersebut mulai menjabat.
“Banyak si, tapi intinya kita membahas pemerintahan kita saat ini. Kalau yang kita lihat dari awal menjabat sampai sekarang entah kenapa makin bobrok, makin banyak berita-berita yang tidak mengenakkan untuk didengar,” kata Nafis.
Desakan agar Prabowo-Gibran mundur kembali menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Nafis menjelaskan bahwa pengulangan tuntutan tersebut terjadi lantaran aspirasi yang disampaikan pada aksi-aksi sebelumnya dinilai belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah.
“Mirisnya, faktanya seperti itu. Sederhananya, misalnya kita mengulang-ulang tuntutan yang sama, tandanya dari atas tidak ada yang mendengar. Secara realita memang jarang didengar, tidak pernah didengar,” ujarnya.
Menurut Nafis, desakan mundur terhadap Presiden dan Wakil Presiden juga dilatarbelakangi kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, persoalan korupsi, serta pernyataan Presiden dalam beberapa pidatonya yang dinilai bermasalah.
“Kenapa kita menuntut presiden dan wakil presiden untuk mundur ya karena kita sudah muak, entah dari kebijakan-kebijakannya yang terlalu ambisius, korupsi, terus pidato-pidato beliau yang banyak blundernya,” kata Nafis.
Nafis mengatakan mahasiswa akan terus menyampaikan tuntutan melalui aksi apabila belum mendapatkan respons dari pemerintah. Ia menegaskan mahasiswa tidak hanya ingin tuntutan mereka didengar, tetapi juga mendapatkan tanggapan.
“Sederhana, kita akan terus demo sampai kita didengar. Akan terus menuntut tuntutan-tuntutan kita agar paling tidak ditanggapi, nggak cuma didengar,” ujarnya.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan mereka melalui aksi apabila belum memperoleh tanggapan dari pemerintah.
Sebagai penutup rangkaian aksi, massa aksi mengumandangkan Sumpah Mahasiswa secara bersama-sama di depan alun-alun Purwokerto. Tak hanya itu, massa aksi juga menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan dan pergerakan, diantaranya Mars Mahasiswa, Indonesia Pusaka, dan Darah Juang. Pembacaan sumpah dan nyanyian lagu pergerakan tersebut menjadi simbol komitmen massa aksi untuk terus mengawal isu-isu terkait pemerintah serta menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Reporter: Nur Fadhila Hanifah Alma, Listya Palupi
Penyunting: Reka Syawal PurnaPrameswar
Desain: Alexandra Prameswari
