projustitiaunsoed.com

Mahasiswa Unsoed Tuntut Klarifikasi Penunjukan Duta Kampus Dalam Kunker Gibran, Rektorat Setuju Menyatakan Sikap

Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menggelar aksi audiensi di depan Gedung Rektorat Unsoed pada Senin (22/6/2026) sore untuk menuntut transparansi dan klarifikasi terbuka dari pihak rektorat terkait penunjukan duta kampus dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke wilayah Indonesia bagian timur.

Aksi audiensi tersebut bertajuk “Unsoed Berulah Lagi: Desak Transparansi, Jaga Indepedensi”.

Massa aksi tiba di depan rektorat sekitar pukul 15.02 WIB. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan keberatan atas keterlibatan mahasiswa yang dinilai berpotensi menimbulkan kesan bahwa kampus mendukung program pemerintah yang selama ini mendapat banyak kritik dari mahasiswa.

Nafis Ulaa Rasyid, salah satu orator, menyatakan bahwa mahasiswa menolak apabila kampus digunakan sebagai alat legitimasi kebijakan pemerintah.

“Kami menolak segala bentuk politik yang menjadikan mahasiswa sekadar simbol untuk mempercantik wajah kekuasaan. Oleh karena itu, hari ini kami mendesak Rektorat Universitas Jenderal Soedirman untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada kita semua mengenai proses penunjukan dan keterlibatan mahasiswa dalam agenda tersebut,” ujar Nafis.

Mahasiswa mempertanyakan independensi kampus di tengah berbagai penolakan terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menanggapi tuntutan mahasiswa, pihak rektorat menjelaskan bahwa penunjukan mahasiswa berawal dari surat permohonan Sekretariat Wakil Presiden yang meminta lima perguruan tinggi mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kunjungan kerja, termasuk Unsoed.

Rektorat menyebut surat tersebut tidak memuat penugasan khusus terkait MBG maupun KDMP.

Rektorat juga menegaskan bahwa mahasiswa yang ditunjuk dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, seperti kemampuan komunikasi, integritas, dan kepedulian terhadap isu sosial.

“Tidak ada sedikitpun kata MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih di suratnya. Harapannya ini adalah bentuk pembelajaran lapangan,” tambah pihak rektorat.

Dalam audiensi tersebut, Jizdan Salim, perwakilan mahasiswa FH Unsoed, menilai persoalan utama bukan terletak pada isi surat penunjukan, melainkan dampak yang ditimbulkan di lingkungan mahasiswa dan masyarakat.

“Seharusnya Bapak memahami secara konsekuensi dan implikasi yang terjadi. Apakah kemudian masyarakat di luar sana memahami bahwa sifat dari penunjukan itu tidak merepresentasikan kelembagaan? Karena tentunya banyak kekecewaan yang muncul,” kata Jizdan.

Ia mengaku turut menerima pertanyaan dari keluarga terkait kehadiran duta kampus Unsoed dalam agenda tersebut.

“Saya sendiri dari Fakultas Hukum dipertanyakan langsung oleh orang tua saya, oleh ayah saya, bagaimana kemudian bagian dari salah satu kami ditunjuk, sementara saya tidak memahami apapun representasi kehadiran tersebut,” ujarnya.

Jizdan menyoroti minimnya pelibatan mahasiswa dalam proses penunjukan perwakilan Unsoed tersebut.

“Yang kemudian kami semakin sayangkan, tidak dilibatkan dari 12 fakultas. Seakan-akan hanya duta yang mampu untuk mewakili. Kalau misal dilibatkan, ya kami menolak,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, pihak rektorat kembali menegaskan bahwa proses penunjukan dilakukan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam surat Sekretariat Wakil Presiden.

Kemudian pada akhirnya rektorat setuju melakukan pernyataan sikap dengan membacakan pernyataan sikap yang sudah disiapkan mahasiswa Unsoed oleh Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq. Berikut 6 poin pernyataan sikap tersebut.

1.Kami menegaskan bahwa keterlibatan individu dalam kegiatan tersebut tidak dapat serta-merta dipahami sebagai representasi sikap mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman maupun gerakan mahasiswa secara kolektif;
2.Kami menolak segala bentuk kooptasi maupun kompromi politik yang menjadikan mahasiswa sebagai instrumen pencitraan kekuasaan di tengah berbagai persoalan bangsa yang hingga kini masih menuntut penyelesaian secara serius;
3. Kami menolak dengan keras program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih yang secara terang-terangan memangkas dana pendidikan, kesehatan, APBN dan pada akhirnya merugikan rakyat;
4. Pernyataan ini tidak ditujukan untuk menghakimi atau menyerang individu tertentu. Sikap kami diarahkan pada prinsip bahwa independensi gerakan mahasiswa harus dijaga dari segala bentuk kepentingan politik praktis yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa;
5.Mendesak pihak Rektorat Universitas Jenderal Soedirman untuk menyampaikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terbuka atas proses penutupan dan keterlibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja bersama Wakil Presiden kepada Civitas Akademika dan Publik serta sikap Rektor terhadap keberpihakan terhadap tuntutan mahasiswa pada program tersebut; dan
6.Tidak akan ada program makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih (KDMP) ke Universitas Jenderal Soedirman.

Dari awal sampai akhir para orator beberapa kali menggaungkan kalimat “Gulingkan Prabowo-Gibran”.

Setelah aksi audiensi berakhir, Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan rektorat belum dapat dijadikan tolok ukur keberpihakan kampus kepada mahasiswa.

“Ya, kami pikir ini bukan ukuran keberpihakan kepada mahasiswa. Untuknya kami masih meninjau kembali bagaimana praktik-praktik yang terjadi nantinya, kita pasti akan mengawasi secara komprehensif,” ujar Azza ketika diwawancarai oleh media termasuk LPM Pro Justitia.

Azza menilai pernyataan rektor yang menolak masuknya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan kampus masih perlu dibuktikan konsistensinya.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa akan terus mengawasi berbagai kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan birokrasi kampus untuk memastikan tidak terjadi kompromi politik yang bertentangan dengan kepentingan mahasiswa.

“Yang disampaikan Pak Rektor pasti kita aminkan. Dan harapannya mereka betul-betul konsisten dan bertanggung jawab atas apa yang telah dinyatakan di aksi,” pungkasnya.

Aksi audiensi berakhir sekitar pukul 16.30 WIB.

 

Reporter: Reka Syawal Purnama, Ahmad Nur Rahman, Alya Septiyana
Penyunting: Alya Septiyana
Editor Desain: Reka Syawal Purnama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *