Ketidakhadiran Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, membuat massa aksi tuntutan di depan Pendopo Si Pandji kecewa pada Jumat (1/5/26). Massa aksi yang mengangkat isu ketimpangan pendidikan dan kesejahteraan buruh itu akhirnya hanya berdialog dengan perwakilan pemerintah daerah.
Bupati Banyumas mengirimkan perwakilannya, yaitu Wahyu Dewanto Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian kabupaten Banyumas dan Amrin Ma’ruf Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Banyumas.
Aksi tuntutan yang bertajuk “Pendidikan Belum Merata, Buruh Belum Sejahtera: PR Besar Bangsa” tersebut sampai di depan pendopo pada pukul 14.35 WIB. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya mendesak ingin bertemu dengan Sadewo, tetapi perwakilannya menyampaikan bahwa bupati tidak bisa bertemu, karena ia sedang di Kota Magelang untuk urusan penanganan sampah.
Massa kemudian menyampaikan tuntutan kepada Wahyu dan Amrin sebagai perwakilan Bupati. Masing-masing menjawab tuntutan sesuai dengan kapasitas mereka, Wahyu mengenai Buruh dan Amrin mengenai Pendidikan.
Persoalan Mengenai Pendidikan
Yang pertama kali memberikan tanggapan mengenai tuntutan dan persoalan yang diangkat para orator adalah Amrin. Salah satu orator mengangkat soal tingginya angka anak tidak sekolah (ATS), Amrin menjelaskan bahwa data tentang 15 Ribu ATS masih dalam tahap verifikasi.
“kami tidak percaya bahwa data itu sesuai dengan riil yang di lapangan, karena itu dari berbagai sumber.” ungkap Amrin
Zulfan, koordinator lapangan (Korlap) Aksi, mengangkat isu di beberapa wilayah di Banyumas, seperti Cilongok tidak terdapat Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. Hal ini dijawab oleh Amrin bahwa sudah ada.
“Sudah, sudah ada di desa Karangtengah. Saya yang memproses untuk ‘tukar guling’ ” jawabnya
Korlap tersebut juga mengangkat soal satu sekolah menengah pertama (SMP) di Cilongok yang bukan negeri, namun pembiayaannya gratis dan hanya ada 1 guru di sekolah tersebut.
“Itu bahkan sudah bertahun-tahun dan saya sudah podcast-kan dan udah di up di mana-mana, tapi tidak pernah terselesaikan Pak” katanya.
Persoalan Mengenai Buruh
Kemudian giliran Wahyu yang memberikan tanggapan. Ia membaca tuntutan massa mengenai Buruh. Tuntutan pertama dijawab dengan “ saya setuju”, no. 2 “usulan diterima, akan kami teruskan ke pemerintah pusat”, no.3 “Usulan diterima, akan teruskan ke pemerintah pusat”, keempat “Diterima, akan kami teruskan ke Gubernur”, kelima “Sangat setuju”, keenam “untuk yang keenam, mohon maaf bukan ranah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian”.
Ia juga sempat memberikan penjelasan untuk tuntutan pertama bahwa sudah ada solusi yang diberikan Bupati Banyumas, yaitu program Salin Aslimas, merupakan singkatan dari “Sadewo-Lintarti ASN Peduli Pekerja Rentan Banyumas”, yang mana salah satu sasarannya adalah Pembantu Rumah Tangga (PRT).
“Memberikan perlindungan jaminan, sudah berjalan ini programnya, memberikan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan”
Adapun tuntutan-tuntutannya sebagai berikut.
Tuntutan-tuntutan Mengenai Buruh
- Menuntut Pemkab Banyumas menyediakan mekanisme perlindungan PRT yang konkret, termasuk layanan pengaduan, pendampingan hukum, dan rumah aman.
- Cabut UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja.
- Hapuskan Sistem Kerja Kontrak, Outsourcing, dan Kemitraan.
- Wujudkan upah minimum (UMK) yang layak di Kabupaten Banyumas.
- Hentikan Represi Terhadap Gerakan Buruh dan Rakyat Indonesia.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Banyumas, yakni Bupati Banyumas untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah di wilayah Banyumas, serta membuka data tersebut kepada publik.
Tuntutan-Tuntutan Mengenai Pendidikan
- Berikan upah layak untuk guru honorer di seluruh Banyumas Raya.
- Penguatan akses dan fasilitas pendidikan di kabupaten Banyumas.
- Redistribusi guru di sektor-sektor pendidikan.
- Berikan upah layak untuk guru honorer di seluruh Kabupaten Banyumas.
- Tolak kanibalisasi anggaran mbg dan kembalikan kuota wajib anggaran 20% pendidikan.
- Penguatan akses dan fasilitas pendidikan di kabupaten Banyumas.
- Wujudkan pendidikan gratis yang sebenar-benarnya di Kabupaten Banyumas.
“Bapak Bupati Banyumas tidak ada hadir, namun dia memberikan mandat kepada dinas, berarti kan mereka tau bahwasanya ada aksi, kenapa tidak ditemui? Ini bentuk kecacatan dalam kebijakan publik” Kata Korlap tersebut kepada LPM Pro Justitia saat aksi telah selesai.
Aksi diakhiri dengan menyanyikan lagu “Darah Juang” dan selesai pada sekitar pukul 17.50 WIB.
Reporter: Reka Syawal Purnama, Listya Palupi, Alya Septiyana
Penyunting: Alya Septiyana
Editor desain: Reka Syawal Purnama
